nusakini.com--Kepala daerah diminta melakukan verifikasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga terlibat dalam gerakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tak sejalan dengan Pancasila. Perlu diukur seberapa besar kecenderungan mereka aktif dalam mendukung ideologi tersebut. 

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelum melangsungkan rapat di Istana Negara, Senin (24/7). Menurut dia, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah terkait upaya verifikasi ini. 

• Imran Eka Saputra Terpilih Menjadi Ketua Gema DPD Ormas MKGR Sulsel Periode 2022-2027
• AGH Sanusi Baco Bakal Bawakan Tausiah di Milad Akbar DDI ke 73
• Aisyiyah Cabang Sambung Jawa Makassar Gelar Musypimcab I
• Belum Termasuk Geng Motor, Mendagri: Saat Ini Ada 394 Ribu Ormas Terdaftar
• Usulan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Belum Dibahas Detil

“Kami sudah kirimkan surat kepada kepala daerah untuk melakukan seleksi dengan benar. Sadarkan para PNS ini, ingatkan kalau tugas mereka menjabarkan nilai Pancasila, jadi tak boleh ideologinya bertentangan dengan landasan negara ini,” kata Tjahjo. 

Pemerintah memang tak langsung menjatuhkan sanksi, namun coba untuk memberikan pemahaman atas keterlibatan PNS ini. Namun, bila memang yang bersangkutan dianggap lebih pro terhadap gerakan ormas ini, apalagi menjadi kader aktif atau pengurus, barulah mereka diminta mundur. 

Hanya saja, jangan mengambil keputusan sepihak bila para PNS ini hanya anggota atau sekedar simpatisan saja. Tjahjo memang tak menginginkan para PNS ini terlibat dalam keangggotaan ormas yang diduga punya paham bersebrangan dengan Pancasila, karena tugasnya sebagai pegawai. 

“PNS ini kan tugasnya menggerakan masyarakat, mengorganisir lingkungannya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga di kantor, mereka bekerja di instansi pemerintah untuk menjabarkan Pancasila dalam membuat perda (peraturan daerah) dan regulasi lainnya,” ujar dia.(p/ab)